Pendidikan Dan Pembelajaran

1. Pembubaran PKI & organisasi massanya

Setelah diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Suharto melakukan tindakan untuk memulihkan keamanan dan pememrintahan. Tindakan utama yang dilakukan adalah membubarkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang ada di bawahnya serta melarangnya untuk beraktivitas di Indonesia pada 12 Maret 1966. Tindakan itu diperkuat menjadi Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Untuk selanjutnya Letnan Jenderal Suharto menangkap 15 menteri yang terindikasi ikut dalam peristiwa G30S PKI. Langkah berikutnya membersikan kabinet dwikora serta lembaga leglislatif yaitu MPRS dan DPRGR dari pengaruh G30S PKI.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik dan golongan karya. Kemudian pemerintahan orde baru melakukan penggabungan atau fusi partai politik untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia. Hasil yang diperoleh dari Fusi itu yaitu 2 partai politik dan golongan karya. Partai yang malakukan fusi adalah :

a) PSII, Perti, Parmusi dan NU menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

b) Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Partai Murba dan PNI menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI

3. Pemilihan umum

Setelah orde baru berkuasa maka untuk pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai dan golongan karya. selanjutnya diikuti dengan pemilu tahun 1977, tahun 1982, 1987, 1992 dan yang terkhir tahun 1997. Dari semua pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

4. Peran Ganda atau Dwi Fungsi ABRI

ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan induk organisasi TNI dan Polri pada masa orde baru. ABRI saat itu mempunyai peran ganda melalu dwi fungsi ABRI, dimana ABRI bisa masuk dalam ranah pemerintahan dengan menduduki posisi-posisi strategis dari pemerintah pusat sampai daerah. Sehingga Jabatan setingkat menteri, kepala Daerah seperti : gubernur, bupati dan walikota sebagian besar berasal dari anggota ABRI.