Pendidikan Dan Pembelajaran

Sikap terhadap modernisasi. Pada saat ini modernisasi tidak bisa dihindari lagi, jadi mau tidak mau kita sebagai warga masyarakat harus menerima modernisasi tersebut. Dalam arti umum modernisasi merupakan perubahan dari suatu sistem tradisional menuju ke arah modern berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi. Dalam menerima modernisasi harus disertai dengan kemajuan pendidikan dari masyarakat karena modernisasi akan bermanfaat kalau masyarakat mampu mengolah dan memanfaatkan modernitas itu untuk kepentingan orang banyak.

Sebagai contoh modernitas dalam bidang teknologi, dimana dulu kita berkomunikasi secara tradisonal, misalnya dengan lisan mulut dan surat, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan handphone dan internet yang mempercepat tukar-menukar informasi. Jika perubahan itu tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kita hanya sebagai pengguna tanpa mempunyai nilai tambah untuk kehidupan. Tetapi jika itu dengan tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup, maka media komunikasi itu bisa mempunyai nilai lebih, misalnya untuk :perdagangan online, e-goverment, sekolah online dan lain sebagainya.

Maka dari itu supaya kita bisa mengendalikan modernisasi yang sedang melanda dunia sekarang ini, kita harus terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pengetahuan itu bisa dijadikan bekal untuk memanfaatkan modernisasi dengan baik. Semua media yang sudah berubah bisa kita gunakan secara positif. Jika hal ini terjadi maka dengan modernisasi akan muncul ide dan inovasi baru yang bisa mempermudah kerja masyarakat dan bisa meningkatkan kemakmuran bersama. Selain itu juga bisa mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi sebagai efek sampingan seiring adanya modernisasi. Misalnya modernisasi bidang industri akan mempermudah produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dilain sisi harus ada inovasi untuk mengolah limbah agar dampak polusi industri bisa dikurangi atau mungkin tidak ada sama sekali sehingga lingkungan tetap bersih dan sehat.

Secara Umum, Gaya dapat dibedakann menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh.

1. Presiden B.J. Habibie

a. Kondisi ekonomi pada saat itu masih terpengaruh krisis moneter dengan kurs rupiah yang tinggi dan inflasi yang tinggi pula.

b. Pemerintah saat itu berusaha mengatasi krisis dengan melakukan kebijakan :

- Memberikan status independen kepada Bank Indonesia

- Berkerjasama dengan IMF untuk pemulihan krisis ekonomi

- Meningkatan nilai rupiah sampai kurs Rp. 6.500,- per 1 US$

- Menutup bank-bank yang bermasalah

- Membuat sebuah lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan utang luar negeri.

2. Presiden K.H. Abdurahman Wahid

a. Kondisi ekonomi sudah mulai membaik, tetapi masih belum stabil.

b. Kebijakan ekonomi pemmerintah saat itu adalah :

- Membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis ekonomi.

3. Presiden Megawati Soekarnoputri

a. Keadaan ekonomi saat itu stabil dengan kurs rupiah yang juga stabil

b. Pememrintah melakukan kebijakan ekonomi berupa :

- Pengajuan untuk menunda pembayaran hutan senilai US$ 5.800.000.000

- Melakukan pembayaran hutang luar negeri senilai Rp. 116.300.000.000.000

- Melakukan Privatisasi BUMN

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

a. Perekonomian saat itu sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.

b. Kebijakan ekonomi yang dilakukan :

- Pengurangan subsidi BBM

1. Setelah KMB terjadi masalah beban ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah RIS melakukan peminjaman kepada Exim Bank of Washington sebesar US$ 100.000.000 yang digunakan untuk membangun sarana-prasarana ekonomi, misalnya : Jembatan, jalan, pelabuhan dan lain-lain. Sehingga diharapkan saat itu terjadi perbaikan beban ekonomi negara.

2. Indonesia saat itu mengalami defisit keuangan negara yang cukup besar mencapai Rp. 5.100.000.000, Upaya Mengatasi Masalah tersebut pemerintah melakukan program pinjaman wajib sebanyak Rp. 1.600.000.000 dan juga mendapatkan pinjaman dari Uni  Indonesia - Belanda mencapai Rp. 200.000.000, bantuan-bantuan itu sangat membantu pemerintah dalam memperkecil defisit negara.

Selain itu juga dilakukan kebijakan Gunting Syafrudin yaitu sanering yang berupa pemotongan nilai uang di dalam negeri menjadi saparuh dari nilai semula untuk uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas. Hal in dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga bisa mengurangi defisit keuangan negara.

3. Usaha mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melakukan beberapa program :

a. Gerakan Banteng, prgram ini untuk menumbuhkan pengusaha dari kalangan pribumi dengan memberikan modal berupa kredit dan pembinaan manajemen.

b. Program ekonomi Ali-Baba yang dikeluarkan oleh kebinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, program ini bertujuan agar pengusaha non-pribumi memberikan pembinaan dan pengalamannya dalam melakukan wirausaha, sehingga diharpkan jumlah pengusaha pribumi semakin berkembang.

No – Kebutuhan – Interaksi sosial – Lembaga

1. Kebutuhan terhadap makan dan minum maka dapat dilakukan interaksi sosial antara penjual dan pembeli melalui lembaga sosial berupa pasar, toko, dan supermarket

2. Pendidikan dibutuhkan setiap manusia, pendidikan bisa terjadi melalui pertemuan antara guru dan siswa di sekolah dan universitas

3. Kebutuhan  kesehatan terjadi karena interaksi sosial antara dokter dengan pasien di lembaga sosial seperti puskesmas dan rumah sakit

4. Sandang atau pakaian bisa didapatkan melalui bertemunya penjual dan pembeli di pasar pakaian atau swalayan

5. Kebutuhan untuk meneruskan keturunan maka terjadi interaksi antara pria dan wanita dalam lembaga sosial yang disebut penikahan atau perkawinan.

6. Modal bisa diperoleh dari kreditur kepada debitur dalam lembaga yang disebut bank

7. Kebutuhan telekomunikasi bisa terjadi karena adanya hubungan manusia melalui signal atau peran internet dalam organisasi internet internasional

8. Listrik bisa dipenuhi karena adanya interaksi antara perusahaan listrik dengan pelangan melalui lembaga sosial berupa badan usaha milik negara PLN

9. Kebutuhan keamanan lingkungan bisa diwujudkan dengan gotonng royong warga dalam bentuk Siskamling.

10. Air minum bisa diperoleh dari penyedia air minum dengan konsumen melalu perusahaan PDAM.

11. Pekerjaan atau mata pencaharian bisa terjadi karena ada pengusaha dan tenaga kerja yang ada di perusahaan industri.

12. Transportasi dengan adanya sopir dan penumpang dalam sebuah lembaga misalnya perusahaan Bus seperti PT Damri.

1. Pembubaran PKI & organisasi massanya

Setelah diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Suharto melakukan tindakan untuk memulihkan keamanan dan pememrintahan. Tindakan utama yang dilakukan adalah membubarkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang ada di bawahnya serta melarangnya untuk beraktivitas di Indonesia pada 12 Maret 1966. Tindakan itu diperkuat menjadi Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Untuk selanjutnya Letnan Jenderal Suharto menangkap 15 menteri yang terindikasi ikut dalam peristiwa G30S PKI. Langkah berikutnya membersikan kabinet dwikora serta lembaga leglislatif yaitu MPRS dan DPRGR dari pengaruh G30S PKI.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik dan golongan karya. Kemudian pemerintahan orde baru melakukan penggabungan atau fusi partai politik untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia. Hasil yang diperoleh dari Fusi itu yaitu 2 partai politik dan golongan karya. Partai yang malakukan fusi adalah :

a) PSII, Perti, Parmusi dan NU menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

b) Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Partai Murba dan PNI menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI

3. Pemilihan umum

Setelah orde baru berkuasa maka untuk pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai dan golongan karya. selanjutnya diikuti dengan pemilu tahun 1977, tahun 1982, 1987, 1992 dan yang terkhir tahun 1997. Dari semua pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

4. Peran Ganda atau Dwi Fungsi ABRI

ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan induk organisasi TNI dan Polri pada masa orde baru. ABRI saat itu mempunyai peran ganda melalu dwi fungsi ABRI, dimana ABRI bisa masuk dalam ranah pemerintahan dengan menduduki posisi-posisi strategis dari pemerintah pusat sampai daerah. Sehingga Jabatan setingkat menteri, kepala Daerah seperti : gubernur, bupati dan walikota sebagian besar berasal dari anggota ABRI.