Pendidikan Dan Pembelajaran

1. Presiden B.J. Habibie

a. Kondisi ekonomi pada saat itu masih terpengaruh krisis moneter dengan kurs rupiah yang tinggi dan inflasi yang tinggi pula.

b. Pemerintah saat itu berusaha mengatasi krisis dengan melakukan kebijakan :

- Memberikan status independen kepada Bank Indonesia

- Berkerjasama dengan IMF untuk pemulihan krisis ekonomi

- Meningkatan nilai rupiah sampai kurs Rp. 6.500,- per 1 US$

- Menutup bank-bank yang bermasalah

- Membuat sebuah lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan utang luar negeri.

2. Presiden K.H. Abdurahman Wahid

a. Kondisi ekonomi sudah mulai membaik, tetapi masih belum stabil.

b. Kebijakan ekonomi pemmerintah saat itu adalah :

- Membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis ekonomi.

3. Presiden Megawati Soekarnoputri

a. Keadaan ekonomi saat itu stabil dengan kurs rupiah yang juga stabil

b. Pememrintah melakukan kebijakan ekonomi berupa :

- Pengajuan untuk menunda pembayaran hutan senilai US$ 5.800.000.000

- Melakukan pembayaran hutang luar negeri senilai Rp. 116.300.000.000.000

- Melakukan Privatisasi BUMN

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

a. Perekonomian saat itu sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.

b. Kebijakan ekonomi yang dilakukan :

- Pengurangan subsidi BBM

1. Setelah KMB terjadi masalah beban ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah RIS melakukan peminjaman kepada Exim Bank of Washington sebesar US$ 100.000.000 yang digunakan untuk membangun sarana-prasarana ekonomi, misalnya : Jembatan, jalan, pelabuhan dan lain-lain. Sehingga diharapkan saat itu terjadi perbaikan beban ekonomi negara.

2. Indonesia saat itu mengalami defisit keuangan negara yang cukup besar mencapai Rp. 5.100.000.000, Upaya Mengatasi Masalah tersebut pemerintah melakukan program pinjaman wajib sebanyak Rp. 1.600.000.000 dan juga mendapatkan pinjaman dari Uni  Indonesia - Belanda mencapai Rp. 200.000.000, bantuan-bantuan itu sangat membantu pemerintah dalam memperkecil defisit negara.

Selain itu juga dilakukan kebijakan Gunting Syafrudin yaitu sanering yang berupa pemotongan nilai uang di dalam negeri menjadi saparuh dari nilai semula untuk uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas. Hal in dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga bisa mengurangi defisit keuangan negara.

3. Usaha mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melakukan beberapa program :

a. Gerakan Banteng, prgram ini untuk menumbuhkan pengusaha dari kalangan pribumi dengan memberikan modal berupa kredit dan pembinaan manajemen.

b. Program ekonomi Ali-Baba yang dikeluarkan oleh kebinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, program ini bertujuan agar pengusaha non-pribumi memberikan pembinaan dan pengalamannya dalam melakukan wirausaha, sehingga diharpkan jumlah pengusaha pribumi semakin berkembang.

No – Kebutuhan – Interaksi sosial – Lembaga

1. Kebutuhan terhadap makan dan minum maka dapat dilakukan interaksi sosial antara penjual dan pembeli melalui lembaga sosial berupa pasar, toko, dan supermarket

2. Pendidikan dibutuhkan setiap manusia, pendidikan bisa terjadi melalui pertemuan antara guru dan siswa di sekolah dan universitas

3. Kebutuhan  kesehatan terjadi karena interaksi sosial antara dokter dengan pasien di lembaga sosial seperti puskesmas dan rumah sakit

4. Sandang atau pakaian bisa didapatkan melalui bertemunya penjual dan pembeli di pasar pakaian atau swalayan

5. Kebutuhan untuk meneruskan keturunan maka terjadi interaksi antara pria dan wanita dalam lembaga sosial yang disebut penikahan atau perkawinan.

6. Modal bisa diperoleh dari kreditur kepada debitur dalam lembaga yang disebut bank

7. Kebutuhan telekomunikasi bisa terjadi karena adanya hubungan manusia melalui signal atau peran internet dalam organisasi internet internasional

8. Listrik bisa dipenuhi karena adanya interaksi antara perusahaan listrik dengan pelangan melalui lembaga sosial berupa badan usaha milik negara PLN

9. Kebutuhan keamanan lingkungan bisa diwujudkan dengan gotonng royong warga dalam bentuk Siskamling.

10. Air minum bisa diperoleh dari penyedia air minum dengan konsumen melalu perusahaan PDAM.

11. Pekerjaan atau mata pencaharian bisa terjadi karena ada pengusaha dan tenaga kerja yang ada di perusahaan industri.

12. Transportasi dengan adanya sopir dan penumpang dalam sebuah lembaga misalnya perusahaan Bus seperti PT Damri.

1. Pembubaran PKI & organisasi massanya

Setelah diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Suharto melakukan tindakan untuk memulihkan keamanan dan pememrintahan. Tindakan utama yang dilakukan adalah membubarkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang ada di bawahnya serta melarangnya untuk beraktivitas di Indonesia pada 12 Maret 1966. Tindakan itu diperkuat menjadi Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Untuk selanjutnya Letnan Jenderal Suharto menangkap 15 menteri yang terindikasi ikut dalam peristiwa G30S PKI. Langkah berikutnya membersikan kabinet dwikora serta lembaga leglislatif yaitu MPRS dan DPRGR dari pengaruh G30S PKI.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik dan golongan karya. Kemudian pemerintahan orde baru melakukan penggabungan atau fusi partai politik untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia. Hasil yang diperoleh dari Fusi itu yaitu 2 partai politik dan golongan karya. Partai yang malakukan fusi adalah :

a) PSII, Perti, Parmusi dan NU menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

b) Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Partai Murba dan PNI menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI

3. Pemilihan umum

Setelah orde baru berkuasa maka untuk pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai dan golongan karya. selanjutnya diikuti dengan pemilu tahun 1977, tahun 1982, 1987, 1992 dan yang terkhir tahun 1997. Dari semua pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

4. Peran Ganda atau Dwi Fungsi ABRI

ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan induk organisasi TNI dan Polri pada masa orde baru. ABRI saat itu mempunyai peran ganda melalu dwi fungsi ABRI, dimana ABRI bisa masuk dalam ranah pemerintahan dengan menduduki posisi-posisi strategis dari pemerintah pusat sampai daerah. Sehingga Jabatan setingkat menteri, kepala Daerah seperti : gubernur, bupati dan walikota sebagian besar berasal dari anggota ABRI. 

a) Pembentukan struktur pemerintah pada awal kemerdekaan

Pada awal terbentuknya Negara Indonesia setelah proklamasi 17 agustus 1945 maka dilakukan langkah-langkah untuk membuat struktur pemerintahan baru yaitu :

1. Mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945

2. Menentukan Presiden & Wakilnya pada tanggal 18 Agustus 1945

3. Membentuk wilayah daerah menjadi 8 provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945.

4. Membentuk departemen kementerian negara yang terdiri atas 11 Kementerian.

5. Pembentukan KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat pada 22 Agustus 1945

6. Membentuk BKR atau Badan Kemanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus 1945

b) Perubahan bentuk negara pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS

Setelah selesainya KMB atau konferensi Meja Bundar, Pihak Belanda hanya memberi hanya mengakaui kedaulatan Indonesia jika bentuk negara berubah menjadi negara serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian.Bahkan Republik Indonesia (RI) sendiri merupakan bagian dari RIS. Pada saat itu konstitusi yang berlaku adalah UUD RIS. sedangkan UUD 1945 hanya berlaku di wilayah RI.

c) Perubahan bentuk negara setelah menjadi negara kesatuan

Dalam kurun waktu beberapa bulan saja setelah dibentuknya RIS terjadi gejolak dan gerakan-gerakan dari beberapa daerah yang menginginkan dibentuknya lagi negara kesatuan, negara-negara bagian tersebut ingin bergabung lagi dengan Republik Indonesia.

Pada 19 Mei 1950 beberapa negara bagian melakukan kesepakatan untuk membentuk lagi negara kesatuan, yang kemudian pada 17 Agustus 1945 dengan resmi RIS dihentikan dan diganti dengan NKRI. Selanjutnya konstitusi yang dipakai adalah UUDS 1950.

a) Hubungan Indonesia dengan Jepang

- Bidang Ekonomi

Sudah sejak lama Jepang berkerjasama ekonomi dengan Indonesia, selama ini Indonesia merupakan negara pengekspor nomor 7 ke negara Jepang. Jenis produk Indonesia yang diekspor ke Jepang adalah : batubara, minyak bumi, tekstil, hasil laut, dan gas alam, sedangkan Jepang mengekspor mesin, produk otomotif, komputer personal, dan barang elektronik rumah tangga ke Indonesia. Sementara itu Jepang merupakan penanam modal asing yang paling besar di Indonesia, ada kurang lebih 1000 badan usaha Jepang yang berproduksi di Indonesia.

- Bidang Politik

Jepang dan Indonesia sudah sejak lama terjalin hubungan politik yang erat. Ketika perang dunia ke-2, Indonesia sempat dikuasai Jepang, pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya bisa diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia tersebut. Meskipun pernah mengalami hubungan bilateral yang buruk tetapi Jepang dan Indonesia mengadakan perjanjian perdamaian tahun 1958 yang menjadikan hubungan kedua negara semakin erat sampai saat ini.

b) Hubungan Indonesia dengan Jerman

- Bidang ekonomi

Kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman selalu berjalan dengan baik. Indonesia selalu mengekspor hasil buminya yang berupa : kopi, kelapa sawit, tembakau  dan kakao. Selain itu Indonesia juga mengekspor tekstil dan bahan kimia ke Jerman. Sedangkan Jerman mengekspor produk otomotif, berbagai mesin industri dan produk-produk lainnya. Di Indonesia banyak perusahan Jerman yang menanamkan modal, ada kurang lebih 250 badan usaha yang punya usaha bisnis di Indonesia dalam bidang farmasi, telekomunikasi dan otomotif.

- Bidang politik

Hubungan bilateral Indonesia dan Jerman selalu baik. Kedua negara selalu saling mendukung dalam forum internasional. Seperti dalam forum kerjasama G-20 yang merupakan kelompok negara dengan perekonoian terbesar di dunia, Indonesia dan Jerman merupakan anggota organisasi G-20 tersebut. Dari kerjasama itu banyak terjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, riset dan teknologi. Banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di negara Jerman. 

a) Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Penduduk

Sampai saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih pada perkiraan US$ 3.800 per tahun. Angka tersebut masih jauh dari pendapatan per kapita negara maju yang rata-rata di atas US$ 10.000 per tahun. Pemerintah harus membuat  program yang bisa meningkatkan produktifitas penduduk yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan mereka. Secara fisik bisa dilakukan dengan membangun sarana prasarana pembangunan, misalnya : jalan, pelabuan, jembatan, kawasan industri dan lain-lain. Sedangkan program bidang ekonomi misalnya : penanaman modal, kredit usaha kecil (KUR), dan bantuan pelatihan & managemen. Diharapkan di masa depan pendapatan per kapita penduduk Indonesia bisa naik secara signifikan.

b) Meningkatkan kualitas dan peluang mendapatkan pendidikan

Pendidikan masih tertinggal jauh dari negara maju. Lulusan sekolah masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan lulusan pendidikan tinggi masih sangat minim. Padahal kita membutuhkan SDM yang berkualitas tinggi untuk mempercepat pembangunan. Maka dari itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan meningkatkan anggaran pendidikan di APBN sampai 20%, selain itu juga banyak membangun sekolah-sekolah diseluruh penjuru negeri, dan memberikan bantuan operasional sekolah (BAS) agar siswa bisa sekolah tanpa dibebani biaya yang besar. Program terbaru pemerintah adalah kartu Indonesia Pintas yang memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu.

c) Meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penemuan-penemuan besar dalam bidang IPTEK masih dikuasai negara-negara maju yang ada sekarang ini. Sedangkan Indonesia masih sangat minim inovasi dan pengusaan IPTEK. Univertas dan Lembaga penelitian harus terus didorong melakukan penelitian untuk menemukan teori IPTEK yang baru. Penguasaan IPTEK sangat diperlukan karena dunia sudah berkembang begitu cepat, efektifitas dan efisiensi dengan menggunakan teknologi yang canggih membuat suatu negara bisa memenangkan pesaingan global di segala bidang.